POLDA NTT

SEKILAS SEJARAH TERBENTUKNYA POLDA NTT
 “Jangan jadikan senjata sebagai wibawa tapi gunakan wibawa sebagai senjata.”
Kalimat bijak diatas mengajak seluruh anggota Kepolisian Negara RI (Polri) untuk menjadi polisi yang meliliki wibawa yang dapat digunakan sebagai senjata dalam melaksanakan tugas – tugas kepolisian. Dalam hal ini kewibawaan merupakan faktor utama. Kewibawaan dengan sendirinnya akan melekat didalam diri seorang polisi bila ia berplrilaku sebagai polisi dan sebagai anggota masyarakat yang baik.

Sejak bergulirnya era reformasi, kewibawaan polisi merupakan hal yang sulit diperoleh. Sikap arogan polisi pada masa Orde Baru menjadi pokok masalah. Tuduhan, kritikan, dan keluhanyang dilontarkan masyarakat datang bertubi – tubi. Yang dipersoalkan adalah kinerja polisi.Menghadapi kenyataan ini, berbagai upaya untuk berbenah diri telah dilakukan, termasuk mengubah pola militeristik polri dan menerapkan paradigma baru Polri : dari sebagai penguasa
menjadi pelayan masyarakat.

Era reformasi membawa perubahan hampir disegala bidang. Dan pada masa globalisasi ini perubahan pada satu sektor akan berdampak pada sektor lain. Perubahan yang terjadi pada satu tempat membawa dampak perubahan di tempat lain termasuk di Nusa Tenggara Timur. Perubahan pertumbuhan penduduk dan laju pembangunan di NTT akan di ikuti dengan meningkatnya ancaman dan gangguan kamtibmas. Untuk itu, kepolisian daerah NTT (Polda NTT), sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap berbagai permasalahan kamtibmas harus pula mengikuti perubahan yang terjadi. Pembinaan terhadap personil dan materil harus dilaksanakan. Kemampuan dan keterapilan harus ditingkatkan dan tidak kalah pentingnya adalah penggunaan Iptek yang harus diperdayakan.

Berbicara tentang perubahan, institusi kepolisian di NTT yang sekarang tingkatannya adalah polda tipe ‘B’ tidak serta merta ada, tetapi melalui proses sejarah yang panjang.Untuk menelusuri sejarah terbentuknya Polda NTT adalah tidak mudah. Terbatasnya data dan sulitnya memperoleh dokumen menjadi kendala utama. Meskipun demikian, kami tetap berupaya keras agar sejarah terbebtuknya Polda NTT dapat dibekukan. Naskah singkat dan sederhana yang kami sajikan ini barulah langkah awal. Harapan kami, pekerjaan ini dapat diteruskan dan diselesaikan walaupun membutuhkan waktu dan tenaga. Organisasi penulisannaskah ini disusun secara kronoligis, yaitu berdasarkan urut – urutan waktu. Dan kami memulainya dari masa setelah proklamasi dimana pada masa itu lahir cikal bakal Polri.

SETELAH PROKLAMASI ( 1945 – 1950 )
Berita proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, tidak sampai ke NTT. Berita proklamasi secara jelas baru diketahui pada tanggal 11 September 1945. Namun, runtuhnya kekuasaan jepang di NTT tidak memberi kesempatan bagi tumbunya kekuatan militer di NTT, sebab pada saat itu pada bulan september NICA telah masuk NTT dan dengan cepat pemerintahan Belanda mengambil ahli kekuasaan dari pemerintahan jepang.

Dengan berakhirnya masa pendudukan  militer Jepang, secara otomatis lembaga kepolisian bentukan Jepang pada saat itu – Keisatsutai (polisi) dan Tokubetsu Keisatsutai (poisi istimewa) dibubarkan. Selanjutnya pemerintah Belanda membentuk lembaga kepolisisan bernama Kepolisian Daerah untuk tiap – tiap Keresidenan. Untuk Keresidenan Timor dibentuklah Kepolisian Daerah Timor yang berkantor di Bakunase. Anggotanya terdiri dari para bekas KNIL dan hasil rekrut dari polisi Holandia di Irian dan dari sekolah polisi Sulawesi dan Sukabumi.

Pada masa pendudukan Belanda, sistim pemrintah di NTT dikembalikan pada struktur  pemerintahan penjajahan Belanda sebelum Jepang masuk. Pada masa itu NTT hanya berbentuk Keresidenan yang bernama Keresidenan Timor. Keresidenan Timor membawahi tiga Afdeeling yaitu Afdeeling Timor dan kepulauannya (berkedudukan  di Kupang), Afdeeling Flores (berkedudukan di Ende), Afdeeling Sumba (berkedudukan di Waingapu).  Pusat keresidenan berada di Kupang berada dibawah pimpinan seorang Residen.

Berdasarkan ketetapan yang dirumuskan dalam suatu konferensi di Denpasar (24 Desember 1946), dibentukalah negara Indonesia Timur (NIT) pada tahun 1947 yang terdiri dari 14 daerah di Indonesia bagian Timur :Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Timor, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Minahasa, Sangihe – talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan dan Irian barat.
Pada tahun 1947 dan 1948 Belanda melakukan serangan umum terhadapa wilayah RI. Tujuannya adlah merebut daerah – daerah yang masih dikuasai oleh RI. Serangan umum yang dilancarkan Belanda ini dikenal dengan nama Agresi militer I (21 Juli 1947) dan Agresi militer II (19 Desember 1948). Dua Agresi militer Belanda terhadap RI saat itu tidak membawa dampak apa – apa terhadap NIT khususnya terhadap kesatuan keopolisian di Keresidenan Timor. Pada masa itu, Keresidenan Timor dan seluruh wilayah NIT sudah berada dibawah pemerintahan

MASA RIS
Pada tanggal 27 Desember 1949 Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI) diubah menjadi Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada masa itu NIT menjadi bagian RIS. Dengan adanya   pemerintahan  RIS  di  satu  pihak  dan  pemerintahan Negara bagian di lain pihak, maka terdapat pula dua lembaga kepolisian yaitu Polisi RIS dan Polisi Negara Bagian. Dan di NIT lembaga kepolisiannya adalah Polisi Negara Indonesia Timor. Pada masa RIS , Kepolisian Daerah Timor dibawahi oleh Jawatan Kepolisian Negara Indonesia Timor.

KP Kom NTT
Setelah kembali menjadi NKRI, tahun 1950, Negara Indonesia Timor ditiadakan. Pada tahun 1951 Keresidenan Timor dan beberapa daerah lain yakni Bali, Lombok, Sumbawa, dan Sumba membentuk propinsi Sunda Kecil dengan lembaga Kepolisian Propinsi Sunda Kecil yang berkeduduksn di Singaraja Bali. Kepolisian Provinsi Sunda Kecil membawahi kepolisian daerah Bali, kepolisian daerah Lombok, keoplisian daerah Sumbawa dan Sumba, kepolisian daerah flores dan kepolisian daerah Timor. Dan sebagai Kepala Kepolisian Daerah Timor yang pertama dijabat oleh Komisaris Polisi Kelas II Titus Uly (1951-1952).

Pada tahun 1952, lembaga kepolisian diwilayah ini diubah menjadi KP Kom NTT (Kantor Kepolisian Komisariat). Sebagai pejabat pertama yang memimpin KP Kom NTT adalah Komisaris Polisi Kelas I Moerhadi Danu Wilogo (1952-1955). Belum lama Wilogo menjabat sebagai KP Kom NTT. Kepemimpinan NTT diteruskan oleh Komisaris Polisi Ida Bagus Mahadewa (1955-1957). Dan sejak tahun 1957 s.d 1961 KP Kom dijabat oleh Komisaris Besar Polisi W.Roesman.

Berkenaan dengan suhu politik Nasional yang saat itu sedang memanas, kebutuhan adanya kesatuan pemukul Mobrig (sekarang disebut Brimob) mulai dirasakan. Oleh karna itu pada tanggal 11 Juni 1951 dibentuklah 1 Peleton (saat itu satuan Peleton disebut Seksi) Mobrig cadangan Timor yang menginduk pada Kompi 5214 Denpasar. Peleton cadangan Timor ini dipimpin oleh Komandan Peleton (Danton yang bernama Inspektur Polisi Kelas II D.Endun (1951-1954).

Pada awal dibentuknya Peleton Mobrig ini terdiri dari 65 orang personil kedudukannya dikantor Kepolisian Daerah Timor Kupang. Baru pada tahun 1954 mulai dibangun markas Mobrig di Pasir Panjang. Pada saat pembangunan markas Mobrig ini, Peleton cadangan Timor di komandani oleh Inspektur Polisi Kelas II Abdul Rajak (1954-1960).
Pada tahun 1956, Peleton Mobirg pada saat itu sudah berganti nama dengan Peleton 5486, dikirim keaceh untuk melaksanakan  operasi penumpasan DI / TII. Pada tahun 1958, sejalan dengan pembentukan provinsi NTT dan perubahan nama lembaga kepolisian di NTT, Peleton 5486 dikembangkan menjasi kesatuan setingkat kompi, yaitu Kompi 5486. Selanjutnya, tahun 1960 Kompi 5486 berubah menjadi Kompi B Yon 414. Sebagai komandan kompinya (Danki) adalah Inspektur Polisi Kelas II J.Sampe.

Antara tahun 1958 s.d 1961, KP Kom NTT belum memiliki Rumah Sakit. Pada saat itu pelayanan kesehatan untuk anggota Polri dilakukan dengan rawat jalan yang dilayani oleh sebuah poliklinik sederhana bertempat di Kesatrian Lasikode. Baru pada tanggal 3 Juli

1967 diresmikan sebuah bagunan Rumah Sakit yang diberi nama Rumah Sakit Bayangkara (RSB). Gedung  RSB yang hingga kini masih berdiri ini, dulunya adalah bekas gedung telekomunikasi. (berikut ini adalah nama-nama dokter yang pernah menjabat sebagai Kepala RSB : Komisaris TK II Dr.Widodo Darmohusodo, Mayor Pol. Dr. Hanjaya Tedjasudana, Mayor pol.Dr. I Gede Saputra, Kapten Pol. Dr. Agus Mulyono, Kapten Pol. Dr. Sugeng Prapto, Lettu pol. Dr. Priyo Sunarto, AKP. Dr.Hadi Sulistyanto, Kom.Pol. Dr. Rusdianto). Sejak terbentuknya Polda NTT, RSB merupakan dinas kedokteran dan kesehatan (Dis Dokkes) yang dipimpin oleh seorang kepala atau Kadis Dokkes yaitu AKBP. Dr. Agus Sriyono.
Untuk menanggulangi kebutuhan jumlah personil  Polri NTT yang saat itu masih sangat sedikit, pada tahun 1960 di dirikanlah Sekolah Kepolisian yang berkedudukan di Kupang. Dalam masa perkembangannya, Sekolah Kepolisian di NTT ini mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada awal berdirinya, Sekolah Polisi di NTT bernama SPN (Sekolah Kepolisian Negara) Kupang. Tahun 1961 diubah namaya menjadi SAK (Sekolah Angkatan Kepolisian). Tahun 1965 SAK diubah menjadi DEPLAT – 017 (Depo Pendidikan dan Pelatihan). Tahun 1974, DEPLAT-017 diubah menjadi DODIKLAT 15-3 Kupang. Tahun 1980 berubah lagi menjadi DODIKLAT 011-2 Kupang. Tahun 1985 (sampai sekarang) nama DODIKLAT 011-2 diubah lagi dan kembali menggunakan nama SPN Kupang. Sebagai Kepala atau Ka SPN terakhir, sekarang dijabat oleh  AKBP.Drs. Kurnia Suratno S. (berikut ini adalah nama-nama yang pernah menjabat sebagai Ka SPN Kupang : AKBP Drs.Rej Sahelangi, AKBP R.Toekirman, Kom.Pol. Drs T.W.Daeng, Letkol.Pol. Drs I Wayan Negara, Mayor Pol. N.A.Sodakh,BA, Letkol Pol. Drs Koentjoro D, Letkol Pol. Drs. R.Mardjatmo, Letkol Pol. P.L.Gasperz, Letkol Pol. Soegiman TD, Letkol Pol. D.U.Sitohang, Smik, Letkol Pol. Drs.FX.Ahmad,SH., Letkol Pol. Samuel Lukas,Smik, Letkol Pol. Drs. Djoko Poerwono, dan terakhir AKBP. Drs. Kurnia Suratno S).

KOMDAK XVII NTT
Pada tahun 1961 Kp Kom NTT diubah menjadi Komando Daerah Kepolisian atau Komdak XVII NTT. Sebagai Panglima Daerah Kepolisian (PANGDAK) yang pertama dijabat oleh Komisaris Besar Polisi Drs.R.Ostenriyk Tjitrosunarjo (1961-1963). Selanjutnya jabatan PANGDAK dipegang oleh Kombes Pol. Drs. Goebada (1963-1965). Kepemimpinan Komdak XVII dilanjutkan oleh Kombes Pol. Drs R.Hardono (1965-1968) yang saat itu sekaligus menjabat sebagai Papelrada (Panglima Pengawas Pelaksana Pengendali Daerah). Jabatan Papelrada ini dijabat oleh Hardono sehubungan dengan terjadinya peristiwa G 30 S PKI (1965).

Pada tahun 1967, Hardono digantikan oleh Kombes Pol. Drs Soehasono (1968-1972). Selanjutnyanpimpinan Komdak XVII NTT ditutup oleh Pangdak Kombes Pol. Drs. Husein Ganda Subrata (1972-1974).

Pada tahun 1961 Kompi Mobrig 5486, dibawah pimpinan Danki Inspektur Polisi Kelas II J.Sampe, dikirim ke Palopo – Sulawesi Selatan untuk melaksanakan operasi penumpasan pemberontakan Kahar Muzakar.  Pada tahun 1962 Mobrig (Mobile Brigade) diubah menjadi Brimob (Brigade Mobile).

Pada tahun 1965 s.d 1966 dibawah komando Pangdak Kombes Pol. Drs Hardono yang saat itu juga menjabat sebagai  Papelrada Anggota Komando Daerah Kepolisian NTT termasuk Kompi Brimob yang Dankinya saat itu adalah Kapten Pol. P.L.Gasprez (1965-1974) turut aktif melaksakan operasi penumpasan terhadap pemberontakan G 30 S PKI di NTT.

KOMTARRES NTT
Pada tahun 1974 Komdak XVII NTT dilebur lagi bersama dengan Kmdak XVI Lombok kedalam Komdak XV Bali. Yang berkedudukan di Denpasar . Validasi tiga Komdak di NTT,NTB dan Bali menjadi satu yaitu Komdak XV ini diikuti dengan  perubahan kesatuan dibawahnya yaitu Komdak XVII NTT yang diubah namanya menjadi Komtarres NTT (Komando Antar Resort NTT). Komtarres NTT dipimpin oleh pejabat yang disebit Dantarres. Dantarres pertama adalah Kolonel Pol. Leatemea (1974-1976).
Sejalan dengan perubahan Komdak XVII menjadi Komtarres NTT yang menginduk kepada Komdak XV (Bali), terjadi penyesuaian dalam tubuh Brimob. Kompi Brimob yang saat itu bernama Kompi B Yon 414 diubah namanya menjadi Kompi Dak XV-34 Kupang. Sebagai Dnkinya dijabat oleh Kapten Pol. Utomo (1974-1977).
Apada masa menjelang TIM TIM berintegrasi masuk menjadi NKRI, jajaran Kepolisian Komtarres NTT, termasuk Kompi Dak XV – 34 Kupang ikut andil dalam mengamankan wilayah perbatasan Timor Timur – Timor Barat. (Berikut adalah nama-nama yang pernah menjabat sebagai Komandan Kompi Dak XV – 34 Kupang : Kapten Pol. Utomo, Lettu pol.Sudaryanto, Lettu Pol.Khaidir Salim, Letda Pol.Beku Diaz, Lettu Pol. I Made Ritik, Lettu Pol. Irwanto, Lettu Pol.Setiyo Budi, Lettu Pol. Prio Munjinat, Lettu Pol.Abdul Fitri, Lettu Pol.Beni Rudy, dan Kapten Pol.Geradus Bata Besu.)

KOWIL 112 NTT
Perubahan bentuk dari Komtarres menjadi Kowil 112 NTT terjadi pada tahun 1976, yakni berkaitan dengan terjadinya perubahan dari Komdak XV yang berkedudukan di Denpasar berubah statusnya menjadi Polda Nusa Tenggara yang kedudukannya tetap di Denpasar. Pejabat yang memimpinnya disebut Danwil. Sebagai Danwil pertama adalah Kolonel Polisi Drs.FX.Judhomo (1976-1978). Kepemimpinan Kowil NTT selanjutnya dijabat oleh Kolonel Polisi FX. Soejodono (1978-1981) dan dari tahun 1981 s.d 1985, Kowil 112 NTT dipimpin oleh Pol.Drs. Suherman.

POLWIL NTT
Pada tahun 1985, Kowil 112 NTT diubah namanya menjadi POLWIL NTT  pejabat yang memimpinnya disebut Kapolwil. Selama masa orientasi Polwil (1985-1996) telah terjadi enam kali pergantian Kapolwil berikut adalah nama Kapolwil yang pernah menjabat Polda NTT setelah Muhamad Zein. Mereka adalah Kol Pol. Drs. Yusar Hasan (1986-1988), Kol Pol. Drs. FX. Sutopo (1988-1990), Kol Pol. Drs. I Made Dharta (1990-1992), Kol Pol. Drs.Feri Mailensun (1992-1994), Kol Pol. Drs. FX.Luntungan (1994-1995) dan Kol Pol. Drs. Trimada Dhani (1995-1996).

POLDA NTT
Pada tahun 1996, tepatnya tanggal 26 September Polda Nusra dilikuidasi menjadi empat Polda yaitu Polda Bali, Polda NTB, Polda NTT, dan Polda Tim Tim. Dengan adanya likuidasi Polda Nusra maka lembaga Kepolisian di NTT terjadi perubahan status dari Polwil menjadi Polda tipe C. Sebagai Kapolda pertama dijabat oleh mantan Kapolwil NTT yaitu Kol Pol. Drs. Trimada Dhani.
Trimada Dhani menjabat sebagai Kapolda NTT selama satu tahun yakni dari bulan September 1996 s.d Agustus 1997. Selanjutnya tongkat kepemimpinan Polda diteruska oleh Kol Pol. Drs. Sawal Hariyadi (Agustus 1997- April 1998), Kol Pol.Drs.Engkesman R.Hilep (April 1998-Februari 1999), dan terakhir dijabat oleh Kol Pol. Jusuf Sudradjat,S.sos (Februari 1999- Juni 2000.
Setahun setelah TimTim lepas dari NKRI (Agustus 1999), tepatnya pada bulan Oktober 2000 Polda yang saat itu bertipe ‘C’ dinaikan statusnya menjadi ‘B’. Sejalan dengan peningkatan status ini kepangkatan Kapolda dari Kolonel menjadi Brigadir Jendral. Dengan demikian Kapolda saat itu yaitu Kolonel Polisi Jusuf Sudradjat yang saat itu berpangkat Kolonel dinaikkan pangkatnya satu tingkat menjadi Brigadir Jendral.
Belum genap setahun menjabat sebagai Kapolda NTT bertipe ‘B’ Jusuf Sudradjat digantikan oleh Brig Pol. Drs. John Lalo,Msc.  (Juni 2000 – Oktober 2000) selanjutnya tongkat kepemimpinan Polda NTT dipegang oleh Brig Pol. Drs. Made M. Pastika (Oktober 2000 – Januari 2001. Kemudian dari bulan Januari 2001 tepatnya tanggal 23 Januari 2001 sampai sekarang kepemimpinan Polda NTT dijabat oleh Brigjen Pol. Drs. Y.Jacki Uly.
Mengikuti perubahan yang terjadi , yaitu likuidasi Polda Nusra dan terbentuknya Polda NTT, pada tahun 1997 Kompi Brimob dikembangkan statusnya menjadi Sat Brimob yang membawahi empat Kompi. Sebagai komandan yang satunya dijabat oleh Mayor Pol. Drs. Budi Astomo (1997 – 1998). Pada tahun 1998 s.d 1999, Sat Brimob dikomandani oleh PLH yakni Letnan Kolonel Polisi Drs. Ismail Ernawi (Kadit Samapta). Selanjutnya Wadansat Brimob saat itu, Mayor Pol.Drs. Moch Badrun naik menggantikan Ernawi. Setelah Moch Badrun, jabatan Dansat Brimob dipegang oleh mayor Pol. Bimo Geru Dhahono (1999-2000).
Berkaitan dengan perubahan status Polda NTT dari tipe C ke tipe B pada tahun 2000 Sar Brimob dikembangkan menjadi 2 Batalyon (membawahi 10 kompi) yaitu Batalyon A berkedudukan di Kupang dan Batalyon B berkedudukan  di Maumere. Sebagai Dansatnya adalah AKBP Pol. Drs. FX. ABD Rakhman Baso.



Perubahan status lembaga kepolisian NTT dari Polwil menjadi Polda tipe C kemudian berkembang lagi menjadi tipe B didasarkan pada pertimbangan atas meningkatnya ancaman dan gangguan kamtibmas sebagai dampak ikutan dari laju pembangunan.
Untuk mengantisipasi permasalahan kamtibmas di wilayah perairan Polda NTT, dibentuklah Sat Polairud pada bulan september 1997. Pada saat itu, Sat Polairud di bawah Direktorat Samapta Polda NTT. Dan sebagai Kepala Kesatuannya (Kasat) adalah Kapten Pol. Simon Pais. Kaoplda NTT saat  itu,  Brigjen  Pol.  Jusuf  Sudradjat,S.Sos   meresmikan  Mako

Polairud   yang   terletak  di Pasir Panjang. Sebagai Dansatnya adalah Letnan Kolonel Polisi E.D. Kalumbang (Maret 2000 – Desember 2000). Kemudian sejak bulan April 2001 sampai sekarang, Komandan Sat Polairud dijabat Oleh AKBP Oktavianus Pah.

Perubahan status Polda dari tipe C menjadi tipe menjadi tipe B merupakan pekerjaan yang cukup berat mengingat sangat terbatasnya sumber daya yang ada. Dengan demikian, hal ini harus dilaksanakan secara bertahap untuk penuntasannya. Pembentukan Polda NTT sudah barang tentu akan menuntut berbagai kesiapan dan perencanaan yang akurat dan berlanjut, baik yang menyangkut aspek personil maupun aspek material dan fasilitas lainnya seperti kantor, perumahan, kendaraan, dan sarana komunikasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas – tugas Kepolisian.

Brigjen Pol Drs. Y. Jacki Uly diganti oleh Brigjen Pol Drs Edward Aritonang, M.M yang menjabat Kapolda NTT sejak Tahun 2002 s/d 2005. Selanjutnya Drs R.B. Sadarum, SH hingga Tahun 2008 dan Drs. A. Bambang Suedi MM, MH (2008-2010).
Pada tanggal 14 Februari 2010 Drs.  A. Bambang Suedi MM, MH diganti oleh Drs. Yorry Yance Worang. Dengan motto “Kalau bukan kita, siapa lagi. Kalau bukan sekarang, Kapan lagi ”, Kapolda NTT berupaya untuk merubah pola pikir dan budaya personel Polri Polda NTT sehingga mempercepat tercapainya program Kapolri yakni partnership building karena “ Bae sonde bae, Flobamora lebe bae “.

Nama Pejabat Yang Pernah Menjabat Sebagai Pimpinan Polri di NTT

No       NAMA            PANGKAT     KETERANGAN        PERIODE
1          Titus Uly         Kom pol TK II            Kepala Polisi Daerah Timor    1951 - 1952
2          Drs Moerhadi Danoewilogo   Kom pol TK I Kepala Polisi Komisariat NTT
1952 - 1955
3          Ida Bagus Mahadewa Kom Pol TK II            Pj. Kepala Polisi Komisariat NTT
1955 - 1957
4          W. Roesman    Kombes Pol     Pj. Kepala Polisi Komisariat NTT       1957 - 1961
5          Drs. R. Oostenrijk Tjitro Soenarjo      Kombes Pol     Pangdak XVII NTT    1961 – 1963
6          Drs. Goerbada Kombes Pol     Pangdak XVII NTT    1963 - 1965
7          Drs. R. Hardono         Kombes Pol     Pangdak XVII NTT    1965 – 1969
8          Drs. R. Soeharsono     Kombes Pol     Kadapol XVII NTT    1969 – 1972
9          Drs. Husein Gnda Subrata      Kolonel Polisi  Kadapol XVII NTT    1972 – 1974

No       NAMA            PANGKAT     KETERANGAN        PERIODE
10        Leatimea         Kolonel Polisi  Dantares NTT 1974 – 1976
11        Drs. FX. Judhono       Kolonel Polisi  Danwil NTT    1976 – 1978
12        Drs. Soejoedono         Kolonel Polisi  Danwil NTT    1978 – 1981
13        Seherman        Kolonel Polisi  Kapolwil NTT 1981 – 1985
14        Drs. Muhanad Zein     Kolonel Polisi  Kapolwil NTT 1985 – 1986
15        Drs. Yusar Hasan        Kolonel Polisi  Kapolwil NTT 1986 – 1988
16        Drs. F .X. Soetopo      Kolonel Polisi  Kapolwil NTT 1988 – 1990
17        Drs. I Made Dartha     Kolonel Polisi  Kapolwil NTT 1990 – 1992
18        Drs. F. Mailesun          Kolonel Polisi  Kapolwil NTT 1992 – 1994
19        Drs. F.X. Luntungan   Kolonel Polisi  Kapolwil NTT 1994 – 1995
20        Drs. Tri Mada Dani     Kolonel Polisi  Kapolwil NTT / Kapolda NTT            1995 – 1997
21        Drs. Syawal Hariadi    Kolonel Polisi  Kapolda NTT  1997 – 1998
22        Drs. Engkesman          Kolonel Polisi  Kapolda NTT  1998 – 1999
23        Jusuf Sudrajdat,S.Sos.            Kol Polisi / Brijgen Polisi       Kapolda NTT  1999 - 2000
24        Drs. John Lalo,Msc     Brigjen Polisi   Kapolda NTT  2000 – 2000
25        Drs. Made M. Pastika Brigjen Polisi   Kapolda NTT  2000 – 2001
26        Drs. Y. Jacki Uly        Brigjen Polisi   Kapolda NTT  2001 - 2002
27        Drs. E. Aritonang,MM            Brigjen Polisi   Kapolda NTT  2002 – 2005
28        Drs.R. B. Sadarum.SH           Brigjen Polisi   Kapolda NTT  2005 – 2008
29        Drs. A Bambang Suedi,MM.Mh        Brigjen Polisi   Kapolda NTT  2008 – 2010
30        Drs. Yorry Yance Worang      Brigjen Polisi   Kapolda NTT  2010 - sekarang





MAKNA LAMBANG POLRI

Lambang Polisi
bernama Rastra Sewakottama yang berarti "Polri adalah Abdi Utama dari pada Nusa dan Bangsa." Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954.

Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, untuk rakyat, memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat. Harus jauh dari tindak dan sikap sebagai "penguasa". Ternyata prinsip ini sejalan dengan paham kepolisian di semua Negara yang disebut new modern police philosophy, "Vigilant Quiescant" (kami berjaga sepanjang waktu agar masyarakat tentram).

Prinsip itu diwujudkan dalam bentuk logo dengan rincian makna sbb:

Perisai bermakna pelindung rakyat dan negara.
Tiang dan nyala obor bermakna penegasan tugas Polri, disamping memberi sesuluh atau penerangan juga bermakna penyadaran hati nurani masyarakat agar selalu sadar akan perlunya kondisi kamtibmas yang mantap.
Pancaran obor yang berjumlah 17 dengan 8 sudut pancar berlapis 4 tiang dan 5 penyanggabermakna 17 Agustus 1945, hari Proklamasi Kemerdekaaan yang berarti Polri berperan langsung pada proses kemerdekaan dan sekaligus pernyataan bahwa Polri tak pernah lepas dari perjuangan bangsa dan negara.
Tangkai padi dan kapas menggambarkan cita-cita bangsa menuju kehidupan adil dan makmur, sedangkan 29 daun kapas dengan 9 putik dan 45 butir padi merupakan suatu pernyataan tanggal pelantikan Kapolri pertama 29 September 1945 yang dijabat oleh Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.
3 Bintang di atas logo bermakna Tri Brata adalah pedoman hidup Polri. Sedangkan warna hitam dan kuning adalah warna legendaris Polri.
Warna hitam adalah lambang keabadian dan sikap tenang mantap yang bermakna harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun; tenang, memiliki stabilitas nasional yang tinggi dan prima agar dapat selalu berpikir jernih, bersih, dan tepat dalam mengambil keputusan.
Kutip:www.museum.polri.go.id



LAMBANG POLDA

Makna Logo

Perisai melambangkan Polri sebagai pelindung, pengayom, pembimbing, dan pelayan masyarakat.
Lingkaran melambangkan persatuan dan kesatuan.
Kuda melambangkan kekuatan dan simbol hewan NTT.
Pita Warna Putih melambangkan kebersamaan, ketulusan, dan kesucian.
Catya Turangga Wirasakti melambangkan keperkasaan, dengan penuh kesaktian berbakti kepada nusa dan bangsa.
Tiga Bidang dalam Lingkaran melambangkan danau Kelimutu sebagai simbol kejayaan NTT, juga melambangkan keberanian, kemakmuran, dan cinta kasih.




Astagatra

Nusa Tenggara Timur

adalah sebuah provinsi indonesia yang terletak di tenggara Indonesia. Provinsi ini terdiri dari beberapa pulau, antara lain Flores, Sumba, Timor, Alor, Lembata, Rote, Sabu, Adonara, Solor, Komodo dan Palue. Ibu kotanya terletak di Kupang, Timor Barat.

Provinsi ini terdiri dari kurang lebih 550 pulau; tiga pulau utama di NTT adalah Flores, Sumba, dan Timor Barat.

Provinsi ini menempati bagian barat pulau Timor. Sementara bagian timur pulau tersebut adalah bekas provinsi Indonesia yang ke-27, yaitu Timor Timur, yang merdeka menjadi negara Timor Leste pada tahun 2002.
  
Populasi
Jumlah penduduk di provinsi ini adalah 4.448.873 jiwa dimana penduduk laki-laki sebanyak 2.213.608 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.235.265 jiwa (2007) (BPS NTT). Sebagian besar penduduk beragama Kristen dengan persentase ± 89% (mayoritas Katolik), ± 9% Muslim, ± 0,2% Hindu atau Buddha, dan ± 3% untuk lainnya. Tingkat pendaftaran sekolah menengah adalah 39% yang jauh dibawah rata-rata Indonesia (80.49% tahun 2003/04, menurut UNESCO).
  
Kepulauan
Seperti halnya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang didominasi oleh kepulauan, tiga pulau utama di NTT adalah Flores, Sumba, dan Timor Barat.Sedangkan pulau-pulau lain diantaranya adalah Pulau Adonara, Alor, Babi, Besar, Bidadari, Dana, Komodo, Rinca, Lomblen, Loren, Ndao, Palue, Pamana, Pamana Besar, Pantar, Rusa, Raijua, Rote (pulau terselatan di Indonesia), Sawu, Semau, Solor.
  
Batas Wilayah  Utara Laut Flores
Selatan            Samudra Hindia
Barat   Provinsi Nusa Tenggara Barat
Timur   Timor Leste dan Laut Banda

Khas
Sasando, instrumen musik petik dari daerah ini.
Pasola, permainan lempar lembing dari atas kuda
Nyale, upacara penangkapan cacing laut di pantai





Opsnal
Dit.Intelkam
Dit. Reskrim
Dit.ResNarkoba
Dit.Lantas
Dit. Sabhara
Satbrimobda
Dit. Polair
Dit. PAM OBVIT
Dit.Reskrimsus
Dit Reskrimum

Pembinaan
ITWASDA
RORena
ROOpsnal
ROBinamitra
ROSDM
ROSarpras
Bid.Humas
Bid.Binkum
Bid.Propam
Bid.TI POL
Bid.Dokkes
Bid.Keu
SPN Kupang
Sekretariat Umum
Detasemen Markas

Kewilayahan
Polresta Kupang
Polres Kupang
Polres TTS
Polres TTU
Polres Belu
Polres Sumba Timur
Polres Sumba Barat
Polres Ende
Polres SIKKA
Polres Flores Timur
Polres Ngada
Polres Manggarai
Polres Alor
Polres Lembata
Polres Manggarai Barat
Polres Rote Ndao




DIT INTELKAM :

Dit Intelkam adalah unsur pelaksana utama Polda  yang berada di bawah Kapolda .

Dit Intelkam bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan oprasional Polda  dan peringatan dini bagi seluruh jajaran Polda serta memberikan pelayanan administrasi & pengawasan senjata api/bahan peledak,orang asing dan kegiatan sosial/ politik masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dit Intelkam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandingan dan kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Dit Intelkam, dalam lingkungan Polda .

2. Penyelenggaraan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (earli detection ) dan peringatan dini ( early warning ) termasuk melalui pemberdayaan seluruh personel dalam mengemban fungsi intelijen.

3. Pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal / informal organisasi sosial / masyarakat / politik / pemerintah.

4. Penyelenggaraan dokumentasi dan penganalisaan terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk intelijen baik untuk kepentingan pimpinan maupun untuk mendukung kegiatan operasional intelijen.

Penyusunan perkiraan intelijen keamanan dan penyajian hasil     analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.

5. Pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api & bahan peledak dan kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK/Criminal Record) kepada masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaanya.

Dit Intelakam dipimpin oleh Direktur Intelkam, disingkat Dir Intelkam, yang bertanggung jawab kepada Kapolda  dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda .

Dit Intelkam dibantu oleh Wakil Dirintelkam, disingkat Wadir Intelkam, yang bertanggung jawab kepada Dir Intelkam.

Dit Intelkam terdiri dari :

Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi, disingkat Sub bag renmin.

Subbagrenmin adalah unsur pelaksanaan dan pelayanan staf pada Ditintelkam yang berada dibawah Dirintelkam.

Subbagrenmin bertugas memutuskan/menyiapkan rencana/program kerja & anggaran, termasuk rencana dan administrasi operasional & pelatihan, dan menyelenggarakan pelayanan urusan administrasi, urusan ketatausahaan & urusan dalam, dan pelayanan keuangan Ditintelkam, termasuk pembinaan fungsi Intelkam dalam lingkungan Polda .

Subbagrenmin dipimpin olseh Kepala Subbagrenmin, disingkat Kasubbagrenmin, yang bertanggung jawab kepada Dirintelkam dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Intelkam.

Bagian Analisis, disingkat Bag Analis.

Baganalis adalah unsur pelaksanaan staf pada Dit Intelkam yang berada dibawah Dit Intelkam.

Bag Analis bertugas mengumpulkan data/informasi dari media massa/sumber terbuka lainya dan melakukan analisis terhadap setiap perkembangan keadaan yang perlu mendapat perhatian pimpinan serta menyusun perkiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis termasuk mendokumentasikan produk intelijen dan literature yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi intelkam.

Baganalis dipimpin Kepala Baganalis, disingkat Kabag Analis, yang bertanggung jawab Kepada Dir Intelkam dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Intelkam.

Kabag Analis dalam melaksanakan tugas kawajibanya, dibantu oleh :

Kepala Sub Bagian Produksi, disingkat Kasubbagproduksi.

Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Literatur, disingkat Kasubbagdoklit.

Seksi    Sandi, disingkat Sisandi.

Sisandi adalah unsur pelaksanaan pada Dit Intelkam yang berada dibawah Dir Intelkam.

Sisandi bertugas menyelenggarakan kegiatan persandian di lingkungan Polda Persiapan maupun dengan instansi lainnya.

Sisandi dipimpin oleh Kepala Sisandi, disingkat Kasisandi, yang bertanggung jawab kepada Dir Intelkam dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali Wadirintelkam.

Seksi Pelayanan Administrasi, disingkat Siyanmin.

Siyanmin adalah unsur pelayanan Administrasi pada Dit Intelkam yang berada dibawah Dir Intelkam.

Siyanmin bertugas memberikan pelayanan termasuk pengawasan administratif dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api & bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK/Criminal Record) Bagi masyarakat yang membutuhkan.

Siyanmin dipimpin oleh Kepala Siyanmin, disingkat Kasiyanmin, yang bertanggung jawab kepada Dir Intelkam dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadirintelkam.

Satuan Operasional, disingkat Satopsnal

Satopsnal adalah unsur pelaksanaan utama pada Dit Intelkam yang berada dibawah Dir Intelkam.

Satopsnal bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning) termasuk pengumpulan biodata tokoh formal/informal organisasi sosial / masyarakat / politik / pemirintah dan pengawasan / pengamanan orang asing, senjata api & bahan peledak dan kegiatan sosial/politik masyarakat.

Satopsnal dipimpin oleh Kepala Satopsnal, disingkat Kasatopsnal, yang bertanggung jawab kepada Dir Intelkam dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali Wadir Intelkam.

Satopsnal terdiri dari sejumlah unit, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit, disingkat Kanit.

Jumlah Satopsnal pada Dit Intelkam dan jumlah  unit  pada masing-masing
Satopsnal disesuaikan dengan tipe dari masing-masing Polda  dan pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Dir Intelkam sesuai arahan Kapolda .



DIT RESKRIM

1. Memimpin pembinaan fungsi Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana, termasuk Tindak Pidana terorisme, fungsi identifikasi dan fungsi Laboratorium Forensik Lapangan, dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan Pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum peraturan yang berlaku.

2. Perumusan dan Penyiapan rencana kerja dan anggaran :
Perumusan dan penyiapan rencana administrasi operasional dan pelatihan
Penyelenggaraan urusan administrasi personel dan materil logistik
Penyelenggaraan Urusan ketatausahaan dan urusan dalam
Pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi

3. Memerintahkan Kasubbag Renmin:
Merumuskan dan penyiapan rencana kerja dan anggaran.
Merumuskan dan menyiapkan rencana administrasi operasional dan pelatihan.
Menyelenggarakan urusan administrasi personel dan materi logistik.
Menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan urusan dalam.
Memerintahkan kasat Opsnal :

Melaksanakan kegiatan penyiatan penyelidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah POLDA  NTT
Memerintahkan Bensat :

Melaksanakan Pelayanan keuangan.

4.  Memimpin melakukan analisis dan gelar perkara setiap kasus dan isu - isu yang berkaitan rangkaian kasus -kasus menonjol beserta penanganannya dan mempelajari / mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana oleh satuan - satuan fungsi reskrim di POLDA NTT, termasuk penghimpunan, pemeliharaan berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait.
Penganalisaan dan gelar perkara setiap kasus dan isu -isu yang berkaitan dengan kasus menonjol  beserta penanganannya.
Pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas lidik dan sidik tindak pidana oleh satuan - satuan fungsi Reskrim dalam lingkungan Polda NTT.
Penghimpunan dan pemeliharaan berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait.
Pengumpulan dan penghimpunan data / Laporan yang ditanda tangani oleh satuan - satuan Funsi Reskrim.

Memerintahkan Kabag Analisis untuk :
Melakukan analisis dan gelar perkara setiap kasus dan isu - isu yanng berkaitan dengan  kasus menonjol beserta penanganannya.
Mempelajari / mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas lidik dan sidik tindak pidana oleh satuan - satuan fungsi Reskrim dalam lingkungan Polda NTT.
Menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait.
Melaksanakan Anev menertibkan mindik B1 s/d B18 serta menutup dan mengajukan kepada  Dir Reskrim Untuk ditanda tangani setiap akhir bulan.
Mengumpulkan dan menghimpun data/ laporan dari setiap kasus oleh satuan fungsi Reskrim.

5. Memimpin penyelenggaraan kegiatan operasional fungsi Reskrim guna terlaksananya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
Pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
Pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana dan penyelesaian perkara.
Pelaksanaan Olah TKP.

Memerintahkan kepada Kasat Opsnal I,II, DAN III
Melaksanakan penyelidikan tindak pidana
Melaksanakan penyidikan tindak pidana dengan kegiatan pemeriksaan tersangka, pembuatan kelengkapan berkas perkara, pemberkasan dan penyerahan berkas ke JPU dan P.21.
Melaksanakan olah TKP.



DIR NARKOBA

JOB DESC

1. Dir Narkoba adalah unsur pelaksana utama polda tertentu yang merupakan pemekaran dari dit  reskrim dan berada dbawah kapolda yang pembentukannya ditetapkan dengan keputusan kapolri atas usulan kapolda.

2. Dir Narkoba bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan obat berbahaya (narkoba) termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan/rehablititasi korban penyalahgunaan narkoba.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Dit narkoba  menyelenggarakan fungsi :
Pembinaan fungsi penyelidikan / penyidikan tindak pidana narkoba dan pencegahan / rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.
Dit narkoba bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan - kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dan fungsi labolatorium forensik lapangan dalam rangka  penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan ppns sesuai ketentuan dan peraturan berlaku
Penyelenggaraan pembinaan / penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

4. Dit narkoba dipimpin oleh direktur narkoba disingkat dir narkoba yang bertanggung jawab kepada kapolda dalam pelaksanaan tugas sehari di bawah kendali waka polda.


DITLANTAS POLDA  NTT

TRIBRATA
KAMI POLISI INDONESIA:
1.  BERBAKTI KEPADA NUSA DAN BANGSA, DENGAN PENUH KETAQWAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.
2. MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN, KEADILAN DAN KEMANUSIAAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM NEGARA REPUBLIK
INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.
3. SENANTIASA MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT DENGAN KEIKHLASAN UNTUK MEWUJUDKAN
KEAMANAN DAN KETERTIBAN.

CATUR PRASETYA
SEBAGAI INSAN BHAYANGKARA, KEHORMATAN SAYA ADALAH BERKORBAN DEMI MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA UNTUK:
1. MENIADAKAN SEGALA BENTUK GANGGUAN KEAMANAN
2. MEJAGA KESELAMATAN JIWA RAGA, HARTA BENDA DAN HAK ASASI MANUSIA.
3. MENJAMIN KEPASTIAN BERDASARKAN HUKUM
4. MEMELIHARA PERASAAN TENTRAM DAN DAMAI.

IKRAR POLANTAS POLDA NTT
KAMI POLISI LALU LINTAS BERIKRAR:
1. SENANTIASA MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN IKHLAS DAN BERTANGGUNG JAWAB.
2. MELAYANI DENGAN SOPAN, RAMAH DAN TIDAK MEMPERSULIT MASYARAKAT.
3. TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN YANG DAPAT MENIMBULKAN KELUHAN MASYARAKAT.


VISI DAN MISI DITLANTAS POLDA NTT

VISI

Terwujudnya postur Polantas yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung,
pengayom dan pelayan masyarakat yang dapat dipercaya dala mewujudkan Kamtibmas/Kamseltibcar Lantas dan Penegakan Hukum.


MISI

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada pemakai jalan,
sehingga para pemakai jalan merasa aman, selamatdalam perjalanan dan selamat sampai tujuan.

Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preventif
dan represif untuk meningkatkan kesadaran dan ketertiban serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan lalu lintas.

Memunculkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan terhadap masyarakat dibidang SSB yaitu :
Sim Corrner, SIM keliling dengan penyelesaian waktu 15 menit, samsat corner, drive thru,
samsat link, samsat delivery, samsat payment point, samsat keliling serta komputerisasi BPKB ditlantas polda jatim,
polres blitar dan polres jember.
Diawal bulan maret 2009 keseluruhan polres/ta sudah diharuskan mengopersikan layanan komputerisasi BPKB.

Melakukan penegakan hukum dibidang lantas secara professional dan propisional,
transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

Memeliharan kamtibmas lantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang

Mengembangkan Community policing yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (law abiding citizen)

Mengelola secara Profesional , transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya polentas
guna mendukung operasional tugas polentas.

Melakukan tindakan inovatif terhadap pemecahan permasalahan lalu lintas di Polda NTT dengan
penerapan program responsible riding dan safety riding

Mengembangkan program – program tertib berlalu lintas yang sudah dilaksanakan dengan program – program lanjutan
10. Membangun kepercayaan kepada masyarakat tentang berlalu lintas baik melaui Boneka Semeru,
Opini Traffic, Dikmas Lantas, Safari Lantas di jajaran Polda NTT melalui tindakan nyata dan
mass media cetak / elektronik ( jawa pos , memorandum,kompas ,radio,televisi ) dan lain - lain.


SEJARAH POLANTAS

1.Jaman Penjajahan
a. Penjajahan Belanda

Sejarah lalu lintas di Indonesia tidak lepas dari perkembangan teknologi automotif dunia,
yang berawal dari penemuan mesin dengan bahan bakar minyak bumi.
Pada Jaman revolusi di Eropa terutama akhir abad 19 mobil dan sepeda motor mulai berkembang banyak diproduksi.
Industri Mobil dipelopori oleh Benz yang perusahaannya berkembang sejak tahun 1886.
Pemerintah Hindia Belanda yang saat itu menjajah Indonesia mulai membawa mobil dan sepeda motor masuk ke Indonesia.
Mulai munculnya aktivitas lalu lintas kendaraan bermotor di Indonesia.
Ketika mobil dan sepeda motor bertambah banyak Pemerintah Hindia Belanda mulai merasa perlu mengatur penggunaannya.
Peraturan pertama di keluarkan pertama kali pada tanggal 11 Nopember 1899 dan dinyatakan berlaku tepat tanggal 1 Januari 1900.
Bentuk peraturan ini adalah Reglement (Peraturan Pemerintah) yang
disebut Reglement op gebruik van automobilen ( stadblaad 1899 no 301 ).
Sepuluh tahun kemudian pada tahun 1910 dikeluarkan lagi Motor Reglement ( stb 1910 No.73 ).
Dengan demikian pemerintah Hindia Belanda telah memperhatikan masalah lalu lintas di jalan dan
telah menetapkan tugas Polisi di bidang lalu lintas secara represif.
Organ kepolisian sendiri telah ada lebih awal sejak jaman VOC, namun baru di pertegas susunannya pada
masa pemerintah Gubernur Jenderal Sanford Raffles, masa pendudukan Inggris.
Kantor - kantor Polisi baru ada di beberapa kota - kota besar seperti Jayakarta, Semarang,
Surabaya, yang umurnya dipegang oleh Polisi Belanda pada intinya.
Untuk mengimbangi perkembangan lalu lintas yang terus meningkat,
maka pemerintah Hindia Belanda memandang perlu membentuk wadah Polisi tersendiri yang khusus menangani lalu lintas,
sehingga pada tanggal 15 Mei 1915, dengan Surat Keputusan Direktur Pemerintah Dalam Negeri
No. 64/a lahirlah satu organ Polisi Lalu Lintas dalam tubuh Polisi Hindia Belanda.
Dalam organ Polisi pada waktu itu ada empat bagian, yaitu bagian sekretaris,
bagian serse, bagian pengawas umum dan bagian lalu lintas. Pada mulanya bagian lalu lintas di sebut Voer Wesen,
sebagai jiplakan dari bahasa Jerman "Fuhr Wessen" yang berarti pengawasan lalu lintas.
Organ ini terus disempurnakan, diberi nama asli dalam bahasa Belanda Verkeespolitie. artinya Polisi Lalu Lintas.
Selama penjajahannya Pemerintah Hindia Belanda aktif membuat aturan - aturan mengenai Polisi Lalu Lintas.
Pada tanggal 23 Februari 1933 dikeluarkan Undang - undang lalu lintas jalan dengan nama :
DE Wegverkeers Ordonantie (stadblaad No68). Undang - undang ini terus disempurnakan tanggal 1 Agustus 1933 (stadblaad No 327).
Tanggal 27 Februari 1936 (stadblaad No 83), tanggal 25 Nopember 1938 ( stadblaad No 657 dan terakhir tanggal 1 Maret 1940 (stadblaad No 72).
Tentu kesungguhan pemerintah Hindia Belanda bukan saja membuat undang - undang tetapi juga
mengembangkan jaringan jalan dalam kota maupun antar kota, organisasi dan kader - kader Polisi Lalu Lintas terus di bentuk.

b. Penjajahan Jepang
Setelah Belanda menyerah kepada Jepang, dalam perang Asia Timur Raya maka pemerintahan Indonesia dikuasai oleh bala tentara Jepang.
Segala aspek kehidupan ditentukan oleh kekuasaan Militer. Bidang lalu lintas juga diatur dan dikuasasi dengan cara militer.
Dalam organ kepolisian hanya ada organ Kempetai ( Polisi Militernya Jepang).
Demikian juga mengenai pengaturan lalu lintas jalan dilakukan oleh Polisi Militer. Sedangkan Polisi Lalu Lintas tidak nampak
dan tidak banyak diketahui prang pada masa itu, anggota Polisi Lalu Lintas yang bersedia bekerja sama dengan Jepang
dan sudah berpengalaman sebelumnya mendapat tugas membentuk registrasi kendaraan bermotor terutama yang di tinggal
pemiliknya karena suasana Jepang.
Gemblengan dan penindasan militerisme Jepang disamping menimbulkan banyak korban jiwa, namun pengorbanan tersebut t
idak sia - sia karena di sisi lain mendorong semangat patriot di dada Bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan setelah bala tentara Jepang
menyerah kepada sekutu dengan di bomnya kota Hiroshima dan Nagasaki, dengan serentak Bangsa Indonesia bergerak dan
memproklamirkan kemerdekaan. Dari segala penjuru tanah air dan dari segala lapisan masyarakat, baik petani, pedagang,
pegawai negeri, polisi, prajurit peta bersama - sama bahu membahu bergerak menyambut kemerdekaan yang telah diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.
Polisi ( Polantas ) dengan perlengkapan yang ada, senjata, kendaraan dan lainnya siap mengamankan masyarakat
dalam menyambut hari gembira yaitu Proklamasi. Dengan kendaraan yang ada Polisi Lalu Lintas mengamankan dan
mengawal para pejabat / politikus yang akan menuju ke gedung Proklamasi di Jl. Pegangsaan Timur serta ke lapangan
Gambir guna menyambut proklamasi yang bersejarah itu.

2. Jaman Kemerdekaan.

a. Periode 1945-1950
Pada masa Proklamasi ini sudah nampak kegiatan Polisi Lalu Lintas setiap ada kegiatan di jalan raya.
Banyak tokoh - tokoh polisi yang ikut aktif dalam mempersiapkan hari proklamasi bersama dengan tokoh - tokoh lainnya.
Tokoh - tokoh Polisi tersebut antara lain R.S. Soekanto dan R. Sumanto. Tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
menetapkan bahwa Polisi termasuk di dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Hal ini berarti Jawatan Kepolisian Negara,
secara administrasi mempunyai kedudukan yang sama dengan Dinas Polisi Umum dari Pemerintah Hindia Belanda.
Ketentuan tersebut diperkuat oleh suatu maklumat pemerintah tanggal 1 Oktober 1945 yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri,
Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung yang telah menyatakan bahwa semua kantor kejaksaan termasuk dalam lingkungan
Departemen Kehakiman sedangkan semua kantor Badan Kepolisian masuk dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Tanggal 29 Desember 1945 Presiden mengangkat dan menetapkan R.S. Soekanto sebagai Kepala Kepolisian Negara R.l yang pertama.
Pengangkatan ini disamping suatu kehormatan juga tantangan, dimana pada masa itu bangsa Indonesia menghadapi perang melawan Belanda.
Kekurangan, keterbatasan serta kesulitan yang datang silih berganti menjadi tantangan tersendiri.
Sehari kemudian tepatnya tanggal 30 September 1945 Belanda dengan dipimpin oleh Van Der Plas membujuk Polisi Republik Indonesia
berunding segitiga dengan Belanda dan Jepang. Setelah ada ijin dari Pimpinan Polisi R.l baru mau menghadiri perundingan tersebut.
Dalam perundingan itu Van Der Plas memerintahkan agar Polisi tetap bekerja dengan pangkat yang ada.
Apabila cakap akan tetap dipertahankan dan apabila tidak, maka akan diberhentikan. Sedangkan perwakilan Polisi R.l, Sosrodanu Kusumo
memberikan masukan agar Belanda terus berhubungan dengan pemerintah R.l. Dari peristiwa itu, jelas bahwa Belanda tetap ingin
menguasasi Kepolisian R.l. oleh tentara sekutu (Inggris ). Semua anggota Polisi di kumpulkan di Kantor Besar Polisi,
baru setelah beberapa hari dilepaskan kembali. Bulan Januari 1946 dibentuk Civil Police dimana Polisi Indonesia dan Polisi Belanda dipisahkan,
sedangkan Inggris sebagai penengahnya. Hubungan antara kantor Polisi Pusat dengan Polisi Daerah pada bulan pertama praktis tidak ada.
Hanya secara insidentil Kepala Kepolisian mengirim kurir - kurir ke daerah untuk meneruskan instruksi.
Pada periode ini walaupun anggota Polisi banyak yang meninggalkan tugas dan ikut bergerilya di hutan - hutan namun tugas
kepolisian termasuk lalu lintas tetap berjalan, walau hanya dengan peralatan yang sederhana dan masih sangat terbatas.
Pada bulan Februari 1946 Jawatan Kepolisian yang tergabung di dalam Departemen Dalam Negeri memindahkan kantor pusat / kedudukannya di Purwokerto.
Karena kesulitan yang dihadapi oleh Jawatan Kepolisian pada waktu itu sedangkan mereka sangat dibutuhkan
maka pada tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah No. 11 /SD tahun 1946 Jawatan Kepolisian Negara
dipisahkan dari Departemen Dalam Negeri dan menjadi Jawatan sendiri dibawah Perdana Menteri, tanggal ini selanjutnya di jadikan t
anggal kelahiran dan dijadikan hari Bhayangkara.
Pada periode ini Jawatan Kepolisian Negara, mulai membenahi wadah - wadah, organisasi kepolisian walaupun menghadapi berbagai
kendala. Usaha - usaha yang telah dilakukan antara lain:
1) Menyusun suatu Jawatan pusat dengan bagian - bagiannya. Tata Usaha Keuangan, Perlengkapan, Organisasi Pengawasan Aliran Masyarakat
dan Pengusutan Kejahatan.
2) Menciptakan peraturan - peraturan mengenai pakaian dinas, tanda pangkat, tata tertib dan tata susila, baris berbaris dan lain - lain.
3) Menyusun kembali Polisi Lalu Lintas, dengan tugas lain yang pada saat dan waktu mendatang diperlukan.
Dasar penyusunan kembali Polisi Lalu Lintas tersebut secara resmi tidak diketahui, namun penyusunan ini mudah disebabkan
keadaan lalu lintas yang memang masih belum seramai seperti sekarang ini. Jumlah kendaraan di masa pendudukan Jepang masih sangat sedikit.
Sisa kendaraan dari masa pendudukan Jepang yang ditinggal sedikit menjadi semakin berkurang, karena usia dan suku cadang
yang tidak tersedia atau sulit mencari gantinya. Pada periode ini masalah lalu lintas belum mendapat perhatian yang sungguh - sungguh.

b. Periode 1950-1959
Pada periode ini lahir Seksi Lalu Lintas dalam wadah Polisi Negara R.l. Sebenarnya usaha -usaha penyusunan kembali organisasi
Polisi Indonesia itu sudah ada sejak diangkatnya Kepala Jawatan Kepolisian Negara namun usaha itu terhenti pada saat pecah
perang kemerdekaan ke dua ( Clash II)
Setelah penyerahan kedaulatan Negara R.l tanggal 29 Desember 1949 baru dapat dilanjutkan kembali. Pimpinan Polisi
di daerah pendudukan yang dipegang oleh kader - kader Belanda di ganti oleh kader - kader Polisi Indonesia.
Hanya dalam mereorganisasi Kepolisian Indonesia dinamakan Jawatan Kepolisian dan pada masa terbentuknya
Negara Kesatuan tanggal 17 Agustus 1950 berubah namanya menjadi Jawatan Kepolisian Negara.
Karena kemajuan dan perkembangan masyarakat yang mulai perlu diantisipasi maka organisasi Polisi memerlukan
penyesuaian agar dapat mewadahi dan menangani pekerjaan dengan cepat. Untuk itu diperlukan spesialisasi.
Sehingga tanggal 9 Januari 1952 dikeluarkan order KKN No.6 / IV / Sek / 52. Tahun 1952 mulai pembentukan kesatuan - kesatuan
khusus seperti Polisi Perairan dan Udara serta Polisi Lalu Lintas yang dimasukkan dalam pengurusan bagian organisasi.
Untuk Polisi Lalu Lintas di wilayah Jakarta Raya merupakan bagian tersendiri yang mempunyai rumusan tugas sebagai berikut:

Mengurus lalu lintas

Mengurus kecelakaan lalu lintas

Pendaftaran nomor bewijs
Motor Brigade keramaian
Komando pos radio dan bengkel
Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan lalu lintas yang semakin pesat Kepala Jawatan Kepolisian Negara
memandang perlu untuk membangun wadah yang konkrit bagi penanganan -penanganan masalah lalu lintas.
Oleh karenanya maka pada tanggal 22 September 1955. Kepala Jawatan Kepolisian Negara mengeluarkan Order
No 20 / XVI / 1955 tanggal 22 September 1955, tentang Pembentukan Seksi Lalu Lintas Jalan, pada tingkat pusat
yang taktis langsung di bawah Kepala Kepolisian Negara. Maka saat itu dikenal istilah lalu lintas jalan untuk pertama kalinya,
yang mempunyai rumusan tugas sebagai berikut:
mengumpulkan segala bahan yang bersangkutan dengan urusan lalu lintas jalan
memelihara / mengadakan peraturan, peringatan dan grafik tentang kecelakaan lalu lintas , jumlah pemakai jalan, pelanggaran lalu lintas jalan.
Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan perundang - undangan lalu lintas jalan dan menyiapkan instruksi guna pelaksanaan di berbagai daerah.
Melayani sebab - sebab kecelakaan lalu lintas jalan di berbagai tempat di Indonesia, dan menyiapkan instruksi dan
petunjuknya guna menurunkan / mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Tahun 1956, di tiap kantor Polisi Propinsi dibentuk Seksi Lalu Lintas dengan Order Kepala Kepolisian Negara
No. 20 / XIII /1956 tanggal 27 Juli 1956 kemudian di kesatuan - kesatuan / kantor -kantor Polisi Karesidenan,
selanjutnya pada tingkat Kabupaten di bentuk pula seksi - seksi Lalu lintas dengan berdasar pada Order KKN tersebut.
Kegiatan dan peristiwa penting dalam tugas Polantas pada periode ini adalah pengamanan Konferensi Asia Afrika
yang berlangsung di Bandung bulan April 1955, konferensi dihadiri delegasi dari berbagai negara Asia Afrika.
Konferensi mempunyai arti penting baik bagi Indonesia maupun negara -negara Asia Afrika dalam rangka
mengubah pandangan dan nasib bangsa - bangsa Asia Afrika. Polisi Lalu Lintas berperan aktif
memberikan perlindungan, keamanan, keselamatan jalan dan kelancaran lalu lintas. Mengawal dan
mengamankan jalan di tempat - tempat yang dilalui para tamu negara, di lokasi konferensi maupun
tempat - tempat lainnya yang dikunjungi. Tugas pengamanan ini merupakan tugas yang sangat berat
bagi Polisi Lalu Lintas. Bahkan untuk tugas ini Polisi Lalu Lintas mengerahkan tenaga secara besar - besaran
dari seluruh Jawa. Peristiwa ini patut di catat dalam sejarah Polisi. Dimana tugas mengabdi pada bangsa dan negara ini berhasil dan sukses.
Pada peristiwa Cikini dimana Presiden Soekarno mendapat serangan granat dari komplotan tidak bertanggung jawab,
saat menghadiri ulang tahun Perguruan Cikini. Dalam peristiwa ini banyak jatuh korban. Dua anggota Polantas
yang saat itu mengawal rombongan dari tempat tersebut sebelum sempat melapor telah didahului dengan
lemparan granat ke arah Presiden tetapi tidak mengenai sasaran, namun malah mengenai Aipda Muhammad
dan Bripda Ahmad sehingga gugur dalam melaksanakan tugas mulia tersebut. Atas jasa dan pengorbanan
kedua anggota Polantas tersebut pemerintah memberikan penghargaan dan jenazahnya dimakamkan
di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Dua peristiwa tersebut dan beberapa peristiwa lain patut dicatat
bahwa betapa besar tugas Polisi Lalu Lintas yang telah dilaksanakan dengan tabah, tekun dan penuh pengabdian.

Pada periode ini telah diadakan beberapa kegiatan untuk perbaikan lalu lintas antara lain menyangkut engineering misalnya:
Diperkenalkannya istilah pulau - pulau jalan oleh Komisaris Besar Untung Margono untuk pertama kalinya
di Indonesia. Pada pembuatan pulau - pulau ini diadakan kerja sama dengan Departemen Pekerjaan Umum
dengan maksud untuk kelancaran lalu lintas.
Penegasan kembali pemasangan rambu - rambu lalu lintas yang mulai nampak  adanya penyimpangan - penyimpangan,
baik bentuk, warna maupun pemasangannya. Untuk itu pemasangan  rambu  perlu dasar hukum yang kuat karena
Indonesia sudah menjadi anggota Convention on Road Traffic.
Dimulainya pendidikan lalu lintas pada anak - anak sekolah agar anak - anak sejak kecil sudah kenal dengan
masalah - masalah lalu lintas. Maka  dibentuklah Badan Keamanan Lalu Lintas (BKLL) untuk pertama kali di   Jakarta
pada tahun 1953 dengan maksud :
Menanamkan rasa tanggung jawab akan keselamatan lalu lintas terhadap orang lain dan terhadap umum.
Membantu menjaga keamanan lalu lintas dan mengurangi kecelakaan terutama yang melibatkan anak - anak sekolah

Berusaha mewujudkan cita - cita masyarakat yang mempunyai disiplin lalu lintas yan tinggi sopan santun dan berpengetahuan lalu lintas yang luas.

Periode 1959 -1965
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 secara fundamental membawa sistem politik dan ketatanegaraan berubah yaitu kembali ke UUD 1945
dengan sistim kabinet Presidentil, Presiden disamping sebagai Kepala Negara juga sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan.
Presiden juga menjabat sebagai Panglima Tertinggi ABRI. Dengan kembali ke UUD 1945 membawa perubahan baik
struktural maupun strategis, maka istilah kementerian diganti departemen, seperti kementerian pertahanan menjadi Departemen Pertahanan Nasional.
Selanjutnya dengan Keppres No. 15 tahun 1963 Kepala Staf Angkatan berstatus sebagai menteri / Panglima Angkatan
memegang kekuasaan tertinggi pada angkatannya dan bertanggung jawab langsung kepada Panglima Tertinggi / Presiden R.l.
Didalam tubuh kepolisian terjadi perubahan yang mendasar yaitu dari Jawatan Kepolisian Negara berubah menjadi
Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI) karena AKRI tetap konsekuen dan konsisten pada tugasnya,
maka pada jaman dicanangkannya Trikora, Dwikora maupun penumpasan gerakan pengacau keamanan tetap
aktif pada kancah tugas perjuangan. Disamping itu kegiatan pejuang - pejuang AKRI dalam hal ini Polantas tetap setia dan berbakti kepada Negara.
Pada tanggal 23 Oktober 1959 dengan peraturan sementara dari Menteri / KKN di keluarkan peraturan sementara
Menteri /KKN No. 2.PRA/MK/1959 tentang Susunan dan Tugas Markas Besar Polisi Negara. Dengan berdasar pada
peraturan ini status Seksi Lalu Lintas Jalan di perluas menjadi Dinas Lalu Lintas dan Polisi Negara Urusan Kereta Api
(PNUK). Tugas - tugas lainnya antara lain :

Mengatur pemberian jaminan bantuan kepada instansi - instansi yang membutuhkan bantuan Polisi bagi kelancaran dan keamanan lalu lintas daratan.

Kedua mengatur pelaksanaan pemeliharaan kelancaran dan keamanan lalu lintas di daratan termasuk Kereta Api.

Memberi nasehat dan saran - saran mengenai soal - soal lalu lintas di daratan kepada instansi - instansi yang membutuhkan.
Kepala Dinas Lalu Lintas / PNUK adalah Ajun Komisaris Besar Polisi Untung Margono yang menggantikan Komisaris Besar Polisi H.S Djajoesman.
Lahirnya Undang - Undang Pokok Kepolisian No. 13 /1961 tanggal 19 Juni 1961 merupakan sejarah Kepolisian R.l
yang sangat penting sebagai realisasi cita - cita yang selalu menjiwai kehidupan Korps Kepolisian Negara seirama dengan gelora perjuangan rakyat.
Setelah pergantian pimpinan Polisi dari Menteri Muda Kepolisian R.S. Soekanto oleh Sukarno Djoyo Negoro mantan
Kepala Kepolisian Polda NTT, kemudian disusul reorganisasi kepolisian yaitu tentang susunan dan tugas kepolisian tingkat departemen.
Dalam reorganisasi ini Dinas Lalu Lintas / PNUK dimasukkan dalam Korps Polisi Tugas Umum termasuk didalamnya
Perintis Polisi Wanita dan Polisi Umum, tanpa mengurangi tugas - tugas Dinas Lalu Lintas sebelumnya :

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Sementara JM Menteri/KSAK tanggal 31 Desember 1961.

Tanggal 23 Nopember 1962 dikeluarkan pula peraturan JM Menteri/KSK No. 2.PRT/KK/62 dibentuk kembali
Dinas Lalu Lintas, yang terpisah dari Polisi tugas Umum, sedangkan PNUK tetap dimasukkan dalam jajaran Polisi Tugas Umum.

Tanggal 14 Februari 1964 dengan Surat Keputusan JM MEN PANGAK No. Pol.:11/SK/MK/64
Dinas Lalu Lintas diperluas kembali statusnya menjadi Direktorat Lalu Lintas.
Dengan Surat Keputusan ini maka untuk pertama kali reorganisasi kepolisian bidang lalu lintas
menggunakan nama Direktorat Lalu Lintas di tingkat pusat.
Perhubungan Darat dan Direktorat Pendidikan dan Latihan telah dirintis pendidikan kejuruan kader-kader Polantas.
Kelanjutan dari kerja sama ini adalah, dikirimnya beberapa Perwira Polisi ke Amerika yaitu Northwestern University Of Traffic Institute
(NUTI) dan California High Way Patrol di Sacrament (USA) untuk memperluas pengetahuannya di bidang lalu lintas.
Dengan kembalinya para perwira yang mengikuti tugas belajar di Amerika, mulailah dirintis untuk pertama kalinya
pendidikan Bintara Patroli Jalan Raya (PJR) di Sukabumi tahun 1962 yang diikuti oleh 40 siswa Polisi Lalu Lintas Komisaris di P.
Jawa dan Bali. Dan mulai pula Kesatuan Lalu Lintas mengembangkan sayapnya guna memenuhi tuntutan jaman dengan
membentuk kesatuan-kesatuan PJR. Pembentukan kesatuan memerlukan perlengkapan yang cukup, dan hal ini dipenuhi
dengan bantuan dari pemerintah Amerika Serikat seperti kendaraan bermotor (Jeep dan sedan Falcon dan Chevy)
serta alat-alat komunikasi radio (motorola), sepeda motor Harley Davidson.
Adanya kesatuan PJR didalam tubuh Polri/ Polantas, merupakan suatu organ baru yang sangat menunjang dan
sangat diperlukan, baik untuk keamanan, dan penegakan hukum serta penyidikan kecelakaan lalu lintas,
tugas-tugas tindakan pertama pada kejahatan maupun bantuan taktis dapat dilaksanakan.
Karena Perkembangan situasi politik, hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat mulai memburuk kemudian
Polri lepas hubungan dengan Amerika Serikat, sehingga bantuan terputus.
Bidang pendidikan masyarakat lalu lintas mulai dikembangkan, Polisi Lalu Lintas mulai membuat majalah,
mengenalkan cara berlalu lintas pada pramuka dan membentuk Patroli Keamanan Sekolah (PKS).
Karena kecelakaan lalu lintas sudah mulai menjadi masalah, Polisi Lalu Lintas mulai mengadakan penerangan-penerangan
kepada masyarakat tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar.
Pada periode ini mulai muncul usaha yang kuat untuk menyusun Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan untuk
menggantikan VWO tahun 1933 peninggalan Belanda. Tahun 1965 berhasil menyusun Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya No. 3Tahun 1965.

Kegiatan-kegiatan Polantas terus dikembangkan, tugas operasional Polisi Lalu Lintas tidak terbatas hanya berkaitan dengan
lalu lintas saja, tetapi juga yang berkaitan dengan fungsi lain seperti ikut membantu penindakan terhadap kejahatan,
penculikan, kebakaran dan lain-lain. Disamping itu dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang bersifat internasional
di Indonesia Polisi Lalu Lintas selalu berperan aktif. Sebagai contoh penyelenggaraan kegiatan olah raga bulu tangkis
Dalam kegiatan seperti ini Polisi Lalu Lintas memberi andil cukup penting dalam hal tugas pengaturan lalu lintas,
pengamanan jalan, pengawalan, agar tetap lancar. Peran Polantas lainnya dalam kegiatan olah raga internasional adalah
dalam penyelenggaraan Asean Games IV, Sea Games dan beberapa kegiatan olah raga lainnya.

Periode 1965 -1998.
Munculnya gerakan G 30 S/PKI pada tanggal 30 September 1965 menuntut segenap alat negara untuk bersatu dengan kokoh,
meskipun cukup alot, integrasi Polri ke tubuh ABRI akhirnya dapat berlangsung. Keterpaduan ABRI dan Polisi diharapkan
menjadi kekuatan Hankam yang tangguh untuk menghalau setiap pemberontakan dan pengacau yang mengancam
keamanan negara dan bangsa Indonesia. Integrasi ABRI dengan Polri di kongkritkan dengan Keppres no. 79/1969
yang berisi Pembagian dan Penentuan Fungsi Hankam. Meskipun berbeda dengan angkatan perang yang terdiri
dari AD, AU dan AL tetapi Polri menjadi bagian dari Departemen Hankam. Dengan Keppres tersebut Polri
kembali mengadakan penyesuaian-penyesuaian dan perubahan-perubahan dalam tubuh organisasi baik di tingkat pusat
maupun daerah. Demikian halnya di kesatuan Polisi Lalu Lintas.
Untuk menyusun organisasi kepolisian maka dikeluarkan Surat keputusan Men Hankam Pangab No. Kep. A./385A/1111970 t
entang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara R.l. Sebagai penjabarannya dikeluarkan
Surat Keputusan Kapolri No.Pol. 113/SK/1970 tanggal 17 September 1970 tentang Organisasi Staf Umum dan
Staf Khusus dan Badan-badan pelaksana Polri, maka lahirlah organisasi baru di lingkungan Polri. Demikian juga di kalangan Polisi Lalu Lintas Pusat.
Dua tahun sebelum surat keputusan ini (tahun 1968) di tingkat pusat dibentuk Pusat Kesatuan Operasi Lalu Lintas
(Pusatop Lantas), dengan komandannya KBP Drs. U.E. Medelu. Dengan keluarnya SK tersebut berubah kembali
menjadi Direktorat Lalu Lintas tahun 1970, yang merupakan salah satu unsur Komando Utama Samapta Polri,
sehingga kemudian disebut Direktorat Lalu Lintas Komapta.

Pada periode ini dibentuk Patroli Jalan Raya (PJR) oleh Mabes Polri, meski sebenarnya pembentukan Patroli Jalan Raya
sudah dilakukan di Kepolisian Daerah, namun baru tahun 1966 dibentuk secara resmi berdasarkan instruksi Men Pangab
No. 31/lnstr/MK/1966. Pembentukan Kesatuan PJR ini memang didasari dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang.
Dalam pelaksanaan tugasnya anggota PJR dituntut untuk selalu siaga dan berpedoman kepada motto courtesy, protection,
and service (ramah tamah perlindungan dan pelayanan). Detasemen PJR ini dipimpin oleh seorang komandan yang
ditunjuk oleh Direktur Lalu Lintas dibawah pengawasan Kepala Dinas Pengawasan Direktorat Lalu Lintas.
Permasalahan lalu lintas mulai terasa meningkat ditandai meningkatnya frekwensi pelanggaran lalu lintas.
Nampaknya masalah ini cukup merisaukan, terlebih para aparat penegak hukum. Dipandang dari segi sarana
penindakan tampak memang kurang efektif. Tahun 1969 dibentuk team untuk merumuskan sistem penindakan
pelanggaran lalu lintas yang praktis dan cepat.
Pada tanggal 11 Januari 1971 lahir Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung No. 001/KMA/71,
Jaksa Agung No. 002/DA/1971, Kepala Kepolisian R.l No. 4/SK/Kapolri/71 dan Menteri Kehakiman No. JS/1/21
yang mengesahkan berlakunya Sistem Tilang untuk pelanggaran lalu lintas. Dari Pihak Polri Tim perumus
diwakili oleh Jenderal Memet Tanu Miharja, Brigjen Pol. Drs. VE. Madelu, Letkol Pol Drs. Basirun. Mulai tahun 1971
mulailah pelanggaran lalu lintas ditindak dengan tiket system yang dikenal dengan bukti pelanggaran disingkat tilang.
Tanggal 29 Maret 1969 didirikan Pusat Pendidikan Lalu Lintas (Pusdik Lantas) yang berkedudukan di jalan MT. Haryono Jakarta Selatan,
masih satu kantor dengan Direktorat Lalu Lintas Polri. Kemudian pada tahun 1985 dipindahkan ke Serpong Tangerang Jawa Barat
sampai saat ini sejak tahun 1969 pendidikan lalu lintas untuk Perwira dan Bintara Lalu Lintas dapat dilaksanakan secara teratur.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Pangab No.Kep/11/P/III/1984 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara R.l,
dan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/09/X/1984 tanggal 30 Oktober 1984, Pusdik lantas kembali berada di bawah Direktorat Pendidikan Polri.
Pada tahun 1984 dengan Surat keputusan Pangab No. Kep/11/P/ll 1/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang Pokok-pokok Organisasi dan
Prosedur Kepolisian R.l, Dinas Lalu Lintas Polri dirubah dan diperkecil struktur organisasinya menjadi Sub Direktorat Lalu Lintas Polri
di bawah Direktorat Samapta Polri bersama-sama dengan Subdirektorat Polisi Perairan, Polisi Udara dan Satwa Polri.
Pada tahun 1991 tepatnya tanggal 21 Nopember 1991 Subdirektorat Lalu Lintas dikembangkan kembali organisasinya
menjadi Direktorat Lalu Lintas Polri berkedudukan di bawah Kapolri yang sehari-harinya dikoordinasikan oleh Deputi Operasi Kapolri.

e. Periode 1998 s/d 2010
Pada pertengahan tahun 1997, diawali dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, Indonesia dilanda resesi
dan krisis moneter dan berkembang menjadi krisis ekonomi. Masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa melakukan demonstrasi
menyatakan tidak percaya lagi dengan pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi peristiwa berdarah dengan meninggalnya 4 orang mahasiswa peserta demonstrasi di depan
Universitas Trisakti Jakarta, hal ini yang memicu gerakan demonstrasi mahasiswa yang lebih besar dan menguasai gedung
DPR/MPR R.l. Peserta demonstrasi tidak terbatas pada mahasiswa Ibu Kota Jakarta tetapi di semua kota di seluruh Indonesia.
Para mahasiswa menuntut adanya reformasi total termasuk turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan.
Tuntutan tersebut mendapatkan hasil dengan mundurnya presiden Soeharto dan diganti B.J. Habibie, yang sebelumnya
menjabat Wakil Presiden. Presiden Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dan segera mempersiapkan
pelaksanaan Pemilu untuk membentuk pemerintahan baru sesuai dengan kehendak rakyat.
Pada waktu terjadi demonstrasi dan kekacauan di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Polisi Lalu Lintas tetap
aktif mengendalikan arus lalu lintas dalam melaksanakan tugas dibidang lalu lintas lainnya dengan penuh semangat,
walaupun gelombang demonstrasi panjang cukup melelahkan Polisi Lalu Lintas tetap mewujudkan Kamtibcar Lantas.

Seiring dengan tuntutan demokratisasi  dan supremasi hukum maka ditahun 1999 kedudukan Polri dipisahkan
dari bagian ABRI menjadi di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan. Dengan terbitnya
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VI/MPR/2000  tanggal 18 Agustus 2000
tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Nomor : VII/MPR/2000
tanggal 18 Agustus 2000 tentang Peran Tentara Nasional Republik Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kedudukan Polri benar – benar mandiri dan terpisah dari  peran pertahanan, seiring dengan perubahan dan
pemisahan Organisasi Polri dari Organisasi ABRI maka disusun pula Undang – Undang Kepolisian sebagai perubahan dari
Undang – Undang No 27 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Undang – Undang No 2 Tahun 2002.

Pada tahun 2004 merupakan salah satu tonggak sejarah yang menunjukkan eksistensi Polantas yaitu dengan terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penetapan Tarif PNBP yang berlaku dilingkungan
Polri dimana 7 kewenangan yang diatur dalam PP tersebut 6 kewenangan milik Polantas. Dengan terbitnya
PP No 31 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan dari Undang – undang No 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak menghilangkan kesan Duplikasi tugas Pokok Polisi Lalu Lintas dengan
Departemen Perhubungan, yaitu dimana Peran Polisi Lalu Lintas berada dalam tataran Keamanan Dalam Negeri
melalui Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi yang merupakan ciri khas
dari tugas – tugas Polisi secara Universal selaku aparat penegak hukum menggunakan Identifikasi dalam
upaya  pembuktian bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, sedangkan  Peran Departemen Perhubungan
berada dalam tataran Regulator Transportasi Nasional.
Dengan pemberlakuan PP ini pula merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh fungsi teknis Polisi Lalu Lintas  yaitu
dapat memberi masukan kepada kas  negara melalui biaya administrasi yang dipungut atas pelayanan Polri kepada
masyarakat berdasarkan tarif yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut.
Perubahan sosial yang berjalan seiring dengan perkembangan globalisasi telah membawa pengaruh terhadap
perubahan paradigma masyarakat. Menyadari dan memahami sepenuhnya keberadaan Polantas saat ini,
diperlukan strategi ke depan yang sesuai dengan perubahan lingkungan strategik yang dihadapi Polantas.
Perubahan Paradigma Polantas seiring

dengan perubahan paradigma Polri yang merupakan refleksi dan tuntutan terhadap peningkatan peran dan
tugas Polantas yang semakin kompleks di tengah - tengah masyarakat. Tuntutan akan Polantas yang Profesional dan
Proporsional yang bercirikan Perlindungan, Pengayoman, Pelayanan kepada masyarakat, Penegakan Demokrasi dan
Hak Asasi Manusia dalam rangka kepastian hukum dan terwujudnya kamtibcar lantas menuntut reposisi atas
kedudukan serta pemulihan fungsi dan peranannya.
Dalam rangka mewujudkan tuntutan tersebut Direktorat Lalu Lintas telah menyusun Program Pembangunan
Polisi Lalu Lintas 5 (Lima) tahun kedepan dan perubahan struktur organisasi menjadi organisasi yang berada langsung
di bawah Kapolri, dengan maksud dan tujuan agar Masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada
Polantas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kegiatan Pendidikan Masyarakat lalu lintas,
penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi,
demi tercapainya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Seiring dengan tuntutan demokratisasi  dan supremasi hukum maka ditahun 1999 kedudukan Polri dipisahkan
dari bagian ABRI menjadi di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan. Dengan terbitnya
Ketetapan     Majelis     Permusyawaratan  Rakyat  Republik   Indonesia       Nomor : VI/MPR/2000
tanggal 18 Agustus 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
Nomor : VII/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang Peran Tentara Nasional Republik Indonesia dan
Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedudukan Polri benar – benar mandiri dan terpisah dari  peran pertahanan,
seiring dengan perubahan dan pemisahan Organisasi Polri dari Organisasi ABRI maka disusun pula Undang – Undang Kepolisian
sebagai perubahan dari Undang – Undang No 27 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Undang – Undang No 2 Tahun 2002.
Pada tahun 2004 merupakan salah satu tonggak sejarah yang menunjukkan eksistensi Polantas yaitu
dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penetapan Tarif PNBP yang berlaku
dilingkungan Polri dimana 7 kewenangan yang diatur dalam PP tersebut 6 kewenangan milik Polantas.
Dengan terbitnya PP No 31 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan dari Undang – undang No 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak menghilangkan kesan Duplikasi tugas Pokok Polisi Lalu Lintas dengan
Departemen Perhubungan, yaitu dimana Peran Polisi Lalu Lintas berada dalam tataran Keamanan Dalam Negeri
melalui Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi yang merupakan ciri khas dari tugas – tugas
Polisi secara Universal selaku aparat penegak hukum menggunakan Identifikasi dalam upaya  pembuktian bahwa
telah terjadi suatu tindak pidana, sedangkan  Peran Departemen Perhubungan berada dalam tataran Regulator Transportasi Nasional.
Dengan pemberlakuan PP ini pula merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh fungsi teknis
Polisi Lalu Lintas  yaitu dapat memberi masukan kepada kas  negara melalui biaya administrasi yang dipungut
atas pelayanan Polri kepada masyarakat berdasarkan tarif yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut.
Perubahan sosial yang berjalan seiring dengan perkembangan globalisasi telah membawa pengaruh terhadap
perubahan paradigma masyarakat. Menyadari dan memahami sepenuhnya keberadaan Polantas saat ini,
diperlukan strategi ke depan yang sesuai dengan perubahan lingkungan strategik yang dihadapi Polantas.
Perubahan Paradigma Polantas seiring dengan perubahan paradigma Polri yang merupakan refleksi dan
tuntutan terhadap peningkatan peran dan tugas Polantas yang semakin kompleks di tengah - tengah masyarakat.
Tuntutan akan Polantas yang Profesional dan Proporsional yang bercirikan Perlindungan, Pengayoman,
Pelayanan kepada masyarakat, Penegakan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam rangka kepastian hukum dan
terwujudnya kamtibcar lantas menuntut reposisi atas kedudukan serta pemulihan fungsi dan peranannya.
Dalam rangka mewujudkan tuntutan tersebut Direktorat Lalu Lintas telah menyusun Program Pembangunan
Polisi Lalu Lintas 5 (Lima) tahun kedepan dan perubahan struktur organisasi menjadi organisasi yang berada langsung
di bawah Kapolri, dengan maksud dan tujuan agar Masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada
Polantas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kegiatan Pendidikan Masyarakat lalu lintas,
penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi,
demi tercapainya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

f. Periode 2010 s.d sekarang
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Republik Indonesia, Direktorat lalu Lintas Polri berubah menjadi Korps Lalu Lintas disingkat Korlantas
adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
yang berada di bawah Kapolri. Korlantas sebagaimana bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi
lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan
identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya.Korlantas dipimpin oleh Kepala Korlantas
disingkat Kakorlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolri dan berpangkat bintang dua (Irjen Pol).

MAKNA LAMBANG LALU LINTAS

Gambar Roda : Lambang Kecepatan Bergerak atau Mobile

Kesiapan dan ketanggapsegeraan setiap anggota polentas di dalam pengabdian sebagai aparat penegak hokum, pelindung, pengayon dan pelayan masyarakat dalam rangka terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.


Gambar Tameng : Lambang Perlindungan.

Setiap anggota Polantas wajib memiliki kemampuan dan keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan mental kepribadian yang berjiwa Tri Brata dan catur Prasetya dalam rangka tugas melindungi masyarakat dari setiap gangguan Kamtibmas.

Jari-jari Tameng : Berjumlah 22 diartkan sebagai tanggal lahirnya Polantas.

Garis Marka Sayap : berjumlah 9 diartikan sebagai bulan September yang merupakan bulan lahirnya Polantas.

Gambar sayap : adalah lambing inisiatif, melindungi dan mempermudah gerakan pelaksanaan tugas dari Polantas untuk melindungi setiap pemakai jalan dan member rasa aman dan nyaman dalam berlalu lintas.

Gambar sayap terdiri dari tiga bagian yang menjadi jiwa dan semangat pengabdian bagi setiap anggota Polantas.

Sayap dengan lima helai berarti Pancasila
Sayap dengan tiga helai berarti tri Brata
Sayap dengan empat helai berarti Catur Prasetya

Penjumlahn makna gambar pada lambang = 55 diartikan sebagai tahun kelahiran Lalu Lintas Bhayangkara, yaitu tahun 1955

Seloka bertuliskan        :  "DHARMA KERTA MARGA RAKSYAKA"
Dharma Kerta           : Sebagai sasaran pengabdian
Marga                        : Jalan raya dan setiap pengguna jalan
Raksyaka                   : Memberikan perlindungan dan pelayanan pada pengguna jalan





DIT SAMAPTA

SAMAPTA

1. Dit Samapta adalah unsur  pelaksana utama Polda yang berada dibawah Kapolda.

2. Direktorat  Samapta
membina fungsi Kesamaptaan Kepolisian dan menyelenggarakan kegiatan – 
kegiatan antar wilayah, termasuk pengamanan Objek Khusus yang meliputi
VIP,  Pariwisata dan Objek Vital / Khusus lainnya, serta bantuan Satwa,
Pengaman  Unjuk Rasa dan Pengendalian Massa.

3. Dalam melaksanakan tugas  sebagai mana dimaksud pada ayat ( 2 ), Dit Samapta
   menyelenggarakan  fungsi:
   - Pembinaan fungsi Kesamaptaan Kepolisian dalam lingkungan Polda
   - Penyiapan kekuatan bagi kepentingan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa serta pemanfaatan untuk kegiatan patroli antar wilayah dalam lingkungan Polda.
   - Pembinaan pengamanan Objek – Objek khusus / Vital termasuk VIP dan Pariwisata.
   - Penyelenggaraan fungsi satwa pada tingkat Polda.
   - Penyiapan unsur Polda untuk kepentingan pencarian pengamanan dan penyelamatan ( SAR ).

4. Dit Samapta Polda di pimpin oleh Direktur Samapta, di singkat Dir Samapta, yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Waka Polda.
   - Merumuskan dan penyiapan rencana kerja dan anggaran.
   - Merumuskan dan menyiapkan rencana administrasi operasional dan pelatihan.
   - Menyelenggarakan urusan administrasi personel dan mareti logistik.
   - Menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan urusan dalam.
   - Memerintahkan Kasat Opsnal :
     Melaksanakan kegiatan penyiatan penyelidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah Polda NTT
   - Memerintahkan Bensat :
     Melaksanakan pelayanan keuangan.

5. Memimpin melakukan analisis dan gelar perkara setiap kasus dan isu- isu yang berkaitan rangkaian kasus- kasus menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/ mengkaji
   efektifitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana oleh satuan- satuan fungsi Reskrim di Polda NTTi, termasuk penghimpunan, pemeliharaan berkas
   perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait.

JOB DISCRIPTION
WADIR SAMAPTA POLDA NTT


1. Adalah unsur pembantu Dir Samapta yang bertugas meliputi :
   A. Subbag Perencanaan dan Administrasi antara lain :
      - Selaku pembantu pimpinan dan pelayanan staff pada Dit Samapta yang berada di bawah Dir Samapta.
      - Bertugas menyusun perencanaan dan program kerja, anggaran dan operasi serta pembinaan fungsi penyelenggaraan administrasi umum serta urusan personil, logistic dalam lingkungan Dit Samapta.
      - Wadir Samapta dalam pelaksanaan tugas di bantu oleh Kasubbag Renmin yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas nya kepada Dir Samapta.
   
   B. Dalam pelaksanaan tugas sehari – hari Wadir Samapta mengendalikan :
      1. Kasubbag Renmin.
      2. Kasubdit Bin Ops .
      3. Kasubdit Bin Pam Obsus.
      4. Kasat Dalmas.

JOB DISCRIPTION
KASUBBAG RENMIN DIT SAMAPTA

- Subbag Renmin adalah unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staff pada Dit Samapta yang berada di bawah Dir Samapta.
- Subbag Renmin bertugas menyusun perencanaan dan program kerja dan anggaran dan koperasi untuk pembinaan fungsi, menyelenggarakan administrasi umum serta urusan personil / logistic dan urusan dalam lingkungan Dit Samapta Polda NTTi.
- Subbag Renmin di pimpin oleh Kepala Sub Bag Renmin, di singkat Kasubbag Renmin, yang bertanggung jawab kepada Dir Samapta Polda Kepri dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wadir Samapta.


JOB DISCRIPTION
KASAT DALMAS DIT SAMAPTA

1. Sat Dalmas adalah unsur pelaksanaan pada Dit Samapta yang berada di bawah Dir Samapta.
2. Sat Dalmas bertugas menyiapkan kekuatan untuk pengamanan untuk unjuk rasa dan pengendalian massa serta pemanfaatan untuk kepentingan kegiatan patroli semua wilayah dalam lingkungan Polda NTT.
3. Sat Dalmas di pimpin oleh Kepala Satuan Pengendalian Massa disingkat Kasat Dalmas dan bertanggung jawab kepada Dir Samapta dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wadir Samapta.
4. Sat Dalmas terdiri dari sejumlah Satuan Setingkat Kompi Dalmas disingkat SSK Dalmas.

JOB DISCRIPTION
KASUBDIT BIN OPS DIT SAMAPTA

1. Sub Dit Bin Ops adalah unsur pembantu pimpinan dan staff pada Dit Samata yang berada di bawah Dir Samapta.
2. Sub Dit Bin Ops bertugas pembinaan fungsi kesamaptaan Kepolisian serta dan manajemen administrasi opersional dan pelatihan serta pemberian bantuan taktik dan teknis.
3. Sub Dit Bin Ops dipimpin oleh Kepala Sub Dit Bin Ops, di singkat Kasubdit Bin Ops yang bertanggung jawab kepada Dir Samapta dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari berada di bawah kendali Wadir Samapta.
4. Kasubdit Bin Ops dalam melaksanakan kewajibannya di Bantu oleh :
   - Kepala Seksi Pembinaan Fungsi, di singkat Kasi Bin Fung.
   - Kepala Seksi Operasional dan Pelatihan Kemapuan, di singkat Kasi Ops Lat.


JOB DISCRIPTION
KASUBDIT BIN PAM OBSUS DIT SAMAPTA

1. Sub Dit Pam Obsus adalah unsur pembantu pimpinan dan staf pada Dit Samapta yang berada di bawah Dir Samapta.
2. Sub Dit Pam Obsus bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi kesamaptaan Kepolisian terhadap obyek – obyek khusus, yang meliputi obyek atau proyek vital, VIP, Industri, Pariwisata dan obyek khusus lain yang memerlukan pengamanan khusus.
3. Subdit Bin Pam Obsus di pimpin oleh Kepala Subdit Bin Pam Obsus ,disingkat Kasubdit Bin Pam Obsus yang betanggung jawab kepada Dir Samapta dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wadir Samapta.
4. Kasubdit Bin Pam Obsus dalam melaksanakan tugas kewajibannya ,di Bantu oleh:
   - Kepala seksi Pengamanan Obyek Vital, disingkat Kasi Pam Obvit.
   - Kepala Seksi Pengamanan, disingkat Kasi Pam Wisata.
5. Pada Polda Tertentu, sesuai karakteristik daerahnya dapat di bentuk satuan organisasi pengamanan Objek Khusus yang dapat berupa Dit Pam Obvit dan Dit Pam Wisata yang di tetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri atas Usulan Kapolda.
6. Keberadaan Sub Dit Bin Pam Obsus di tiadakan jika pada Polda yang bersangkutan di bentuk Direktorat tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5 ) di atas.


JOB DISCRIPTION
UNIT SATWA DIT SAMAPTA

1. Unit Satwa adalah unsur pelaksana pada Dit Samapta yang berada di bawah Dir Samapta.
2. Unit Satwa bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tekhnis Satwa dalam rangka memberi bantuan taktis atas pelaksanaan penyelidikan / penyidikan dan atau pembinaan keamanan.
3. Unit Satwa di pimpin oleh Kepala Unit Satwa, dsingkat Kanit Satwa, yang bertanggung jawab kepada Dir Samapta dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wadir Samapta.


SAT BRIMOB

TUGAS POKOK KASAT BRIMOB

1. Memimpin Sat Brimob Polda NTT dalam melaksanakan tugas penanggulangan gangguan
   Kamtibmas berkadar tinggi , utamanya kerusuhan massa , kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak dan bersama-sama unsur pelaksanana operasional Kepolisian lainya untuk mewujudkan tertib hukum dan ketentraman masyarakat ditingkat Polda NTT.

2. Melaksanakan kebijakan dibidang pembinaan dan penggunaan kekuatan Brimob dalam rangka
   pengembangan doktrin, petunjuk, perencanaan strategi dan program kerja yang digariskan oleh Kapolda NTT dan Kakorbrimob Polri.


DIT POLAIR

TUGAS POKOK DIR POLAIR

Membantu Kapolda Kepri menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana,penegakan hukum, pencarian / penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai / perairan serta pembinaan fungsi perairan dalam lingkungan Polda.

http://www.ntt.polri.go.id